Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Pasien COVID-19

maiwanews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meminta pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan mempercepat proses pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Menko Luhut selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meminta BPJS melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait verifikasi data rumah sakit (RS) dimana klaim pasien mengalami kendala. Koordinasi itu diperlukan agar tidak mempengaruhi arus kas rumah sakit tempat pasien korona dirawat.

Permintaan itu disampaikan Menko Luhut saat memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan pembayaran klaim biaya perawatan pasien COVID-19 di Jakarta Selasa 29 September.

Menko Luhut meminta para gubernur dalam rakor, untuk berkoordinasi dengan BPJS. Para gubernur tersebut masing-masing adalah Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali Wayan Koster

Disampaikan pada para gubernur itu untuk memerintahkan pihak terkait berkoordinasi rumah sakit jika belum mengajukan klaim.

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, di seluruh Indonesia ada 1.906 rumah sakit penyelenggara pelayanan pasien korona. 1.356 diantaranya sudah mengajukan klaim, sementara 550 lainnya belum mengajukan klaim.

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara merupakan tiga provinsi dengan jumlah tertinggi dalam hal rumah sakit belum mengajukan klaim.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris pada kesempatan itu mengatakan hingga kini pihaknya telah membayar klaim sebesar Rp4,4 Triliun ke rumah sakit di sebelas provinsi prioritas. Selain itu Rp2,8 Triliun nilai klaim sedang dalam proses verifikasi. Untuk mempermudah proses klaim, telah dilakukan pelonggaran saringan verifikasi klaim.

Kriteria saringan telah berkurang dari 10 menjadi 4. Klaim tidak bisa dibayarkan oleh BPJS bila dokumen tidak lengkap, kriteria penjaminan tidak sesuai kebutuhan, diagnosis komorbid (penyakit penyerta) tidak sesuai ketentuan, dan diagnosis komorbid/komplikasi merupakan dari diagnosis utama.

Adapun kendala klaim atas pengobatan terapi tambahan bagi pasien korona, Menko Luhut meminta agar dapat diklaimkan. Pengobatan terapi tersebut seperti intravena, immunoglobulin, plasmaconvelesens, stem sel, dan anti interleukin. (Setkab/Kemenko Marves/Biro Komunikasi/UN)