Mahfud Kutip Jokowi : Tegakkan Hukum, Demokrat Moeldoko Jangan Disahkan

maiwanews – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD membuka pembicaraan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menkumham Yasonna Laoly terkait kisruh Partai Demokrat.

Dalam pertemuan Jokowi dengan Yasonna itu kata Mahfud, Jokowi mendorong Yasonna berpegang pada aturan hukum dan meminta kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tak disahkan meski Moeldoko teman di pemerintahan.

“Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakan saja hukum, ndak boleh disahkan pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik kata Pak Jokowi,” kata Mahfud dalam dialog dengan ekonom Didik Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9/2021).

Dalam pertemuan itu kata Mahfud, dirinya menjelaskan semua peraturan yang berkaitan dengan konflik partai politik kepada Jokowi. KLB Demokrat Moeldoko sambung Mahfud, dilakukan tanpa prosedur sah dan izin pengurus Demokrat yang sah.

Kala itu lanjut Mahfud, dirinya menyampaikan ke Jokowi bahwa Moeldoko sebagai orang luar partai alias bukan pengurus yang sah, tidak boleh disahkan kepengurusannya oleh Menkumham.

Seperti diketahui, setelah kepengurusannya tidak disahkan Menkumham, Partai Demokrat kubu Moeldoko kembali bermanuver dengan mengajukan gugatan judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Judicial review atau JR ke Mahkamah Agung (MA) diajukan Partai Demokrat kubu Moeldoko yang diwakili pengacara Yusril Ihza Mahendra (YIM).