maiwanews – Ribuan massa dari elemen buruh menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (01/05/2023).
Dalam momentum ini para buruh yang tergabung dalam KSPI, KSBSI, KSARBUMUSI, KSPI, SPSI RTMM, SPSI LEM, SPSI KEP, SPN dan FSPMI mengajukan Tujuh Aspirasi buruh yang disampaikan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Tujuh poin tersebut, pertama Buruh meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Kedua, pihak buruh menginginkan Gubernur bersama DPRD membuat peraturan daerah (perda) tentang jaminan pesangon dan bisa dijalankan di tahun 2023.
Poin ketiga, mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keempat, Buruh meminta Gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, poin kelima yakni Gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan. Sedangkan, poin keenam yaitu meminta kepada Gubernur agar Kadisnaker Prov. Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Jatim.
Pada poin ketujuh, pihak buruh meminta kepada Gubernur mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang rencana pemerintah melalui menteri kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba.
Ketua Dewan Pimpinan Cab. KEP KS PI Kab, Sidoarjo, Dhani, mengatakan, kita menuntut untuk tidak diberlakukannya Onibus Law.” Kita buruh menolak Onibus Law, karena banyak kepentingan oligarki,” ujar Dhani ke pada maiwanews, 1 Mei 2023.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan, Pemprov Jatim terus mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para Buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tak hanya itu, Pemprov siap memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinaror Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD di Jakarta dalam waktu dekat.
“Allhamdulillah kita terkonfirmasi diterima oleh Pak Menkopolhukam minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh/ pekerja untuk menyampaikan aspirasinya,” tegasnya.
Tidak lupa Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih atas kerja keras POLRI dan TNI serta elemen Buruh yang menjaga semua proses berjalan lancar kondusif.(*)
