Menkeu : Di UU HPP, UMKM Penghasilan di Bawah Rp 500 Juta Bebas PPh

maiwanews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan Paripurna DPR Kamis (7/10/2021) mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan PPh.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam konferensi pers UU HPP di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

“Jadi, kalau ada pengusaha apakah dia memiliki warung kopi, warung makanan, dan pendapatan tidak mencapai Rp 500 juta per tahun, mereka tidak dikenakan pajak (PPH),” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, semula batasan pendapatan minimum UMKM belum diatur dalam UU. Dengan UU HPP kata dia, UMKM berpenghasilan bruto Rp 10 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 100 juta per tahun tidak akan dikenakan tarif final 0,5 persen.

Selama ini sambung dia, UMKM kita tidak ada batas, sehingga peredaran bruto yang hanya Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per tahun, tetap kena pajak 0,5 persen.

Sri Mulyani mencontohkan, warung kopi misalnya dengan penghasilan bruto hanya mencapai Rp 35 juta per bulan atau Rp 420 juta per tahun akan terbebas dari PPh final UMKM. Pajak 0,5 persen ujarnya, baru dikenakan bagi warung kopi dengan penghasilan bruto mencapai Rp 100 juta per bulan atau Rp 1,2 miliar per tahun.

Itupun ujar Sri Mulyani, UMKM yang penghasilannya di atas Rp 500 juta baru mulai dikenakan PPh pada bulan keenam sampai bulan terakhir tahun berjalan.

“Yang dipajaki yang di atas Rp 500 juta mulai bulan keenam sampai bulan terakhir. Kemudian mereka (penghasilan di atas Rp 500 juta) akan berkurang beban pajak yang tadinya Rp 6 juta (karena dikurangi 0,5 persen), menjadi (cuma) Rp 3,5 juta,” rinci Sri Mulyani.