Partai Ummat Gugat PT 20 Persen dan Pencapresan Berbasis Pemilu 2019

logo-partai-ummat
Logo Partai Ummat.

maiwanews – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi┬ámenilai, batas pencapresan atau presidential threshold (PT) 20 persen dan syarat partai yang ingin mencalonkan presiden harus berbasis Pemilu 2019 tidak masuk akal.

“Ada presidential threshold yang tinggi, 20% dari perolehan kursi ataupun 25% akumulasi perolehan suara nasional dan jika partai ingin mencalonkan presiden harus berbasis Pemilu 2019, tidak masuk akal,” kata Ridho dalam video di Instagram resminya yang dilihat, Senin (27/12/2021).

Ridho menjelaskan, mpenyelenggara pemilu mengklaim bahwa para pemilih di 2019 itu sadar suaranya akan dipakai di 2024 seperti yang ia pernah baca, namun faktanya justru terbalik. Menurutnya, tidak ada yang sadar bahwa suaranya akan jadi basis pencapresan di pemilu berikutnya.

Oleh karena ujar Ridho, Partai Ummat berkomitmen menempuh langkah hukum dengan melakukan judicial review atas aturan itu. Langkah itu itu ditempuh kata dia, sebagai kontribusi nyata Partai Ummat sebelum 2024 dalam konteks untuk kepentingan demokrasi.

Dalan judicial review tersebut kata Rihdo lagi, Pertai Ummat akan menggugat dua klausul, yang pertama adalah presidential threshold agar jadi 0% dan klausul kedua, pencapresan berbasis hasil Pemilu 2019 agar dibatalkan.

“Jika Allah mengizinkan kenapa kita tidak bermimpi Amien Rais (pendiri Partai Ummat) jadi presiden?” ujar Ridho.