maiwanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman yang akan pensiun.
Namun keputusan Presiden Jokowi tersebut dikritik oleh PDI Perjuangan (PDIP). Politisi PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan, Sutiyoso tidak layak jadi Kepala BIN karena sudah berusia 70 tahun.
Selain itu kata TB Hasanuddin, Sutiyoso juga diduga terlibat dalam peristiwa kerusuhan dua tujuh juli (Kudatuli) pada tahun 1996 saat terjadi dualisme kepengurusan di tubuh PDI.
“Setahu saya beliau itu (Sutiyoso) dulu yang nyerbu kantor DPP PDIP (di Jalan Diponegoro),” kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Namun anggota Komisi I DPR RI itu mengaku tidak tahu persis apa latar belakang keterlibatan Sutiyoso dalam kasus tersebut.
Meski begitu kata TB Hasanuddin, partainya tidak bisa mengeluarkan protes atas penunjukan itu karena penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sebagai kepala negara.
Jenderal TNI (purn) berbintang dua ini mengaku hanya bisa pasrah dan menerima keputusan presiden menunjuk Bang Yos, panggilan Sutiyoso, sebagai Kepala BIN yang baru.
Selain mencalonkan Sutiyoso sebagai Kepal BIN, Jokowi juga mengajukan Kasad, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Moeldoko.
PSBM Diharap Beri Peluang Kemajuan Bagi Masyarakat dan Daerah
Presiden Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN
Aliansi Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Gelar Demo di Kantor Kejati Sulsel
KPID Tetapkan Danny Pomanto Sebagai Ketua FMPPS
PSM VS Persigowa Tanding Persahabatan di Stadion Kalegowa
Tingkatkan Indeks Reformasi Hukum, Kemenkumham Jatim Dampingi Pemda se-Jatim
Pemkot Surabaya Melaui Dispendik Gencarkan Pembekalan Guru Kelas 1 Yang Bakal Dampingi Siswa Inklusi
Prosesi Mattompang Arajang di Hadiri Pj Gubernur Bahtiar dan Kapolda Sulsel
Pajak Kendaraan Bermotor Siap Dongkrak PAD Kota Surabaya Selain PBB Dan BPHTB