Pemerintah Berupaya Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Negara

20210725-joko-widodo-jokowi-menyampaikan-perkembangan-ppkm-di-istana-merdeka-jakarta
Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Minggu 25 Juli 2021.

maiwanews – Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 diselenggarakan, Kamis (23/06/2022) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Dalam hal ini Jokowi meyakini, bahwa penerapan tata kelola yang baik akan mendorong pencapaian target dan sasaran program.

“Kami yakin dengan penerapan tata kelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas, mitigasi risiko, dan sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target serta sasaran-sasaran program,” ucap orang nomor satu di Indonesia.

Jokowi bersyukur bahwa LHP LKPP tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi Presiden menyadari predikat tersebut bukanlah tujuan akhir. Karena lanjutnya, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.

Presiden dalam kesempatan ini juga menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan politik global masih terus bergejolak yang menimbulkan ancaman krisis di berbagai sektor di seluruh negara. Mengantisipasi hal tersebut, Presiden meminta agar seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah untuk memahami situasi, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang akan dilakukan.

Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia memiliki sumber kekuatan seperti belanja dalam negeri yang jika dimaksimalkan akan berdampak secara signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Ia menyebutkan sejumlah anggaran telah dialokasikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN untuk mendukung langkah tersebut.

“Kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah ada Rp535 triliun, plus dengan di BUMN Rp420 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit,” lanjut Presiden.

Pemerintah terus bekerja keras untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri mulai dari sektor tambang hingga pangan. Ia menambahkan pembangunan industri pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

“Jadi bukan hanya pada nilainya, tetapi juga kita harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. (i)