Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

maiwanews – Pemerintah Republik Indonesia tidak bernuat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan hal itu di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Selasa 16 Februari.

Lebih jelasnya kedua undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Menurut Mensesneg undang-undang jangan sedikit-sedikit diubah, terkait UU Pemilu dikatakan kalau ada kekurangan kecil dalam implementasinya nanti diperbaiki KPU melalui PKPU.

Terkait UU Nomor 10 Tahun 2016, di dalamnya diatur jadwal pelaksanaaan pilkada serentak bulan November 2024 mendatang.

Mensesneg PRatikno juga meminta agar jangan muncul narasi seolah-olah pemerintah ingin merevisi kedua undang-undang tersebut, justru sebaliknya, pemerintah tidak ingin mengubahnya. (BPMI Setpres)