Presiden Paparkan Lima Agenda Besar Nasional

20220816-suasana-sidang-mpr-dpr-dpd-ruang-rapat-paripurna-pub16agu2022
Suasana Sidang Tahunn MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022. Kegiatan berlangsung Selasa, 16 Agustus 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.)

maiwanews – Presiden Joko Widodo memaparkan lima agenda besar nasional. Semua agenda ini harus ditopang manusia Indonesia unggul. Untuk mewujudkan agenda, pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun kebudayaan kepada masyarakat.

Pemaparan disampaikan Presiden Jokowi (Joko widodo) Selasa (16/08/2022) di Ruang Rapat Paripurna,Gedung Musantara, Jakarta, dalam kegiatan Sidang Tahunan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakat Republik Indonesia), serta Sidang Bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Tahun 2022.

Agenda pertama menurut Presiden Jokowi adalah terus melakukan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Ia mencontohkan, hilirisasi nikel meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat.

Hilirisasi nikel menjadikan Indonesia produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Hilirisasi rencananya akan dilakukan pula pada bauksit, tembaga, maupun timah.

Agenda kedua, pemerintah akan meningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Untuk mewujudkanna, salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau. Kawasan ini akan dibangun di Kalimantan Utara, diyakini akan jadi Green Industrial Park (Taman Indstri Hijau -red) terbesar di dunia.

Agenda ketiga, pemerintah akan memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Pemerintah juga menjamin pemenuhan hak sipil maupun praktik demokrasi, serta hak politik perempuan dan kelompok marjinal.

Agenda keempat, pemerintah mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar naik kelas. Upaya ini dilakukan dengan digitalisasi ekonomi. Saat ini 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Ditargetkan naik menjadi 30 juta UMKM pada tahun 2024.

Agenda kelima, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) terus dijaga keberlanjutannya. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi negara mengundang 80 persen investasi swasta untuk berpartisipasi. (z/BPMI Setpres)