Rem Darurat, Pemprov DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB Ketat

maiwanews – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengambil kebijakan rem darurat, Pembatasan Sosial Berskala Besar kembali diberlakukan mulai 14 September. Tingkat kematian dan jumlah kasus aktif COVID-19 merupakan dua indikator mengkhawatirkan.

Pada konferensi pers Minggu 13 September, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya terus memastikan bahwa semua langkah diambil untuk memastikan keselamatan warga Jakarta dan semua yang berkegiatan di Jakarta.

“Beberapa hari lalu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) transisi berakhir, kita memeerlukan waktu ekstra untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau detail kebijakan untuk PSBB mulai tanggal 14”, ungkap Gub Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersifat dinamis, ada masa dimana jumlah kasus aktif menurun, ada masa kasus aktif meningkat. Ini menunjukkan bahwa semua pihak harus kompak. Di sisi pemerintah aktif melaksanakan pengujian, isolasi, serta pengobatan. Sementara di sisi masyarakat taat pada protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Dalam kesempatan itu Gub Anies juga mengungkapkan bahwa di bulan September terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Pada 30 Agustus kasus aktif di Jakarta 7.960, memasuki bulan September sampai tanggal 11 kasus aktif bertambah sebesar 3.864 atau sekitar 49 persen dibandingkan akhir Agustus.

Sejak 3 Maret saat pertama kali ada kasus positif diumumkan sampai tanggal September (lebih dari 190 hari), 12 hari terakhir menyumbangkan 25 persen kasus positif, sembuh 23 persen, meninggal 14 persen.

Hal tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta merasa perlu melakukan langkah ekstra bgi penanganan kasus COVID di Jakarta karena sejak tanggal 4 Juni memasuki masa transisi. Tetapi kejadian selama 12 hari terakhir mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan pengetatan dengan formulasi berbeda dibanding masa transisi.

Pengelolaan PSBB DKI Jakarta diatur oleh tiga peraturan gubernur, salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perbubahan Peraturan Gubernur Nomor 33, ditetapkan 13 September.

Dalam fase 14 September, ada 11 sektor usaha dapat tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50 persen. Kesebelas sektor tersebut masing-masing adalah kesehatan, bahan pangan makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan sektor penyedia kebutuhan sehari-hari.

Beberapa kegiatan ditutup sementara selama dua pekan kedepan termasuk sekolah, pariwisata, taman kota, fasilitas umum terkait pengumpulan orang, sarana olahraga publik, resepsi pernikahan, konferensi, seminar.

Jika ditemukan kasus positif, maka seluruh kegiatan di lokasi tersebut ditutup paling sedikit 3 hari operasi, bukan hanya kantor tapi gedung secara keseluruhan.

Untuk tempat makan, bisa beroperasi tapi terbatas hanya untuk pesan antar atau bawa pulang, tidak boleh santap di tempat. Sedangkan tempat ibadah dilingkungan pemukiman warga bisa beroperasi dengan kapasitas 50 persen, tapi tempat ibadah zona merah dan tempat ibadah yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai lokasi tutup sementara. (Pemprov DKI Jakarta)