Revisi KUHP, Fahira Minta Buka Partisipasi Masyarakat Seluasnya

Fahira Idris.

maiwanews – Anggota DPD RI Fahira Idris mendorong agar partisipasi publik dibuka seluasluasnya dalam proses Revisi KUHP. Rancangan KUHP ditargetkan bakal dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang sebelum masa reses anggota dewan pada Juli 2022.

Saat ini RKUHP (Rancanga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebut telah menuai polemik karena dinilai kurang transparan dan masih ada pasal kontroversial terutama terkait kebebasan berpendapat. Meski diakui bahwa revisi KUHP merupakan sebuah keniscayaan mengingat sistem pidana di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan kolonial Belanda, telah berumur lebih dari 100 tahun.

“Komitmen Pemerintah dan parlemen untuk segera menghasilkan payung besar hukum pidana baru ini patut kita apresiasi”, ungkap Fahira hari Jumat (17/06/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Namun menurut Fahira, perlu dibuka partisipasi masyarakat, setidaknya saat pengajuan rancangan undang-undang (RUU), saat pembahasan bersama antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pemerintah, dan saat persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.

Partisipasi publik bisa disebut bermakna jika dipastikan terpenuhinya hak publik untuk didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya. Selain itu, partisipasi bermakna juga harus memastikan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas suatu pendapat.

Menurut Fahira, undang-Undang KUHP baru nantinya akan menjadi peradaban baru hukum pidana di Indonesia, memang sedapat mungkin harus sempurna baik dari proses maupun pasal-pasalnya.

“Saya berharap setelah RKUHP disahkan tidak ada pihak melakukan legislative review apalagi judicial review karena partisipasi publik sudah dibuka selebarlebarny, pangkas Senator Jakarta ini. (z)