Said Aqil: Muktamar NU Agendakan Kritisi Utang Negara yang Bengkak

maiwanews – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta pada Sabtu-Minggu, 25-26 September 2021 untuk memutuskan jadwal Muktamar NU ke-34.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan sejumlah agenda yang akan dibahas dalam Muktamar tersebut diantaranya, di bidang Waqi’iyah (aktual) akan dibahas hukum gelatin daging berbasis sel dan hukum mata uang kripto atau crypto currency.

Di bidang Maudhuiyah (tematik) kata Said Aqil, muktamar juga akan membahas konsep moderatisme NU dalam politik yakni metode istinbath maqasidi (hukum berdasarkan kemaslahatan) yang sebenarnya sudah pernah dibahas namun dibahas lagi untuk memperkuat.

“(dibahas juga) pandangan Islam tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” ungkap Said Aqil saat memberi sambutan di Munas NU, yang disiarkan kanal Youtube Televisi Nahdlatul Ulama, Sabtu (25/9/2021).

Sementara di bidang Qanuniyah (perundang-undangan) sambung Said Aqil, akan menelaah UU No.1 tahun 65 tentang penodaan agama, RUU Minuman Beralkohol, serta carbon tax dan carbon trading.

Said Aqil juga menjelaskan, komisi rekomendasi antara lain akan membahas dan mendiskusikan perlunya pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tepat guna dan sesuai target.

Jangan sampai dengan dalih pandemi kata dia, uang negara dihamburkan. Dijelaskan Said Aqil, muktamar juga mengagendakan membahas utang negara, dan perlu diwaspadai soal jumlah hutang yang naik pesat.

Ditambahkan Said Aqil, pada tahun 2019 jumlah utang Indonesia mencapai Rp4 ribu triliun, sekarang utang tersebut sudah bengkak menjadi Rp6 ribu triliun.

“Pengendalian hutang perlu agar Indonesia tidak terperangkap di masa depan,” pungkas Said Aqil.