Sidang Kedua IPPP 2024, Jokowi Apresiasi Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik

20240725-jokowi-joko-widodo-ippp-jakarta-prod25jul2024
Presiden Joko Widodo membuka Sidang Kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

maiwanews – Presiden Joko Widodo atau akrab dengan panggilan Jokowi hari Kamis secara resmi membuka IPPP (Sidang Kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership) 2024. Kegiatan IPPP 2024 dijadwalkan berlangsung di Jakarta selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 25-26 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik. Kemitraan ini disebut sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik.

Ia juga menekankan bahwa inisiatif strategis tergokong penting dalam memperkuat hubungan dan kerja sama di kawasan Pasifik. Terlebih dalam menghadapi tantangan global saat ini.

“Kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman”, ungkap Presiden Jokowi dalam pidatonya. Kerja sama parlemen juga baik sebagai ajang berbagi pengalaman dalam mencari solusi bersama. Parlemen dikatakan merupakan jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik.

Dalam pidatonya, Presiden menyorot 3 sektor penting perlu penanganan segera melalui kerja sama parlemen. Masing-masing sektor itu adalah perubahan iklim, ekonomi biru, dan pengembangan SMD (Sumber Daya Manusia).

Terkait perubahan iklim, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memperkirakan akan terjadi kenaikan permukaan air laut, ini dapat menjadi ancaman besar bagi Kawasan Pasifik.

Menurut Presiden Jokowi, perlu penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerjasama infrastruktur dan lingkungan.

Mengenai sektor ekonomi biru, Presiden Jokowi menyebutnya sebagai potensi besar Kawasan Pasifik. Menurut Bank Dunia, sektor ekonomi biru berpotensi menyumbang hingga 10 persen PDB (Produk Domestik Bruto) jika dikelola secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dorongan dari parlemen untuk meningkatkan konektivitas kawasan serta kerja sama dalam penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut.

Adapun sektor pengembangan SDM, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan secara inklusif. Penyusunan regulasi dari parlemen diperlukan untuk mendorong kerja sama people to people, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan.

“Melalui kemitraan ini, mari perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, dan sikap saling menghormati termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah”, ungkap Presiden Jokowi. (z/BPMI Setpres)