Sylviana: Pengelolaan Dana Bansos Atas SK Gubernur DKI Saat Itu, Jokowi

maiwanews – Sylviana Murni penuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta di Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI 2014-2015, JUmat (20/1/2017).

Sylviana mengatakan, dana hibah tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp 6,8 miliar yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka DKI Jakarta dibebankan pada APBD melalui belanja dana hibah, bukan Bansos.

“Biaya operasional pengurus Kwarda DKI Jakarta dibebankan pada APBD melalui belanja dana hibah, jelas di sini bukan Bansos, tetapi hibah,” kata Sylvi usai menjalani pemeriksaan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dittipikor) di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2017).

Sylvi menjelaskan, dari hasil kegiatan pada 2014 tersebut, pihaknya menggunakan auditor independen yakni akuntan publik terdaftar dengan Pendapat Wajar.

Dalam penggunaan operasional Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018 itu kata Sylvi, memang ada sejumlah program yang tidak berjalan. Namun yang tidak berjalan sekitar Rp 801 juta lanjut dia, sudah dikembalikan kepada Pemprov DKI.

“Saya sampaikan semua kegiatan ini Insya Allah sudah saya sampaikan secara terbuka dengan bukti,” tegas salah satu calon wakil gubernur DKI di Pilkada 2017 ini.

Sylvi juga menambahkan, pengelolaan dana bansos ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan gubernur nomor 235 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Joko Widodo (Jokowi).