BOJONEGORO – Penolakan rencana desalinisasi atau penyaringan air laut untuk memenuhi kebutuhan air pada puncak produksi migas Blok Cepu tidak hanya dilakukan kalangan parlemen di Bojonegoro saja.
Masyarakat serta forum Lima Belas Kepala Desa (Kades) sekitar lapangan migas Blok Cepu juga terang-terangan menolak rencana yang dianggap bakal membuat sengsara warga Bjojonegoro itu.
“Kami tetap menolak desalinasasi,” tegas Ketua Forum Lima Belas Kades Blok Cepu, Pudjiono, saat pemaparan rencana program tersebut di ruang Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro.
Ditambahkan Pudjiono, untuk memenuhi kebutuhan air pada puncak produksi Blok Cepu akan lebih baik jika dengan membuat waduk.
Selain biayanya murah, pasca produksi puncak air itu bisa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan pertanian.
“Kalau dialirkan melalui pipa jelas warga sekitar tidak bisa memanfaatkan,” tambah lelaki yang juga Kades Nggayam, Kecamatan Ngasem itu,
Rencananya, seperti yang diusulkan PDAM Bojonegoro, pemenuhan kebutuhan air pada puncak produksi Blk Cepu, PDAM Bojonegoro akan menggandeng investor untuk menyaring air laut dari pantai Rembang, Jawa Tengah dan dialirkan ke lapangan migas Blok Cepu di Desa Nggayam, Kecamatan Ngasem sepanjang 80 km.
Penolakan desalinisasi merupakan harga mati. Jika pihak-pihak pengambil keputusan tetap ngotot melakukannya, Forum Lima Belas Desa akan mengerahkan warganya untuk melakukan aksi.
“Ini harga mati, jika masih dipaksakan jangan salahkan jika rakyat di lima belas desa sekitar Blok Cepu turun jalan,” tegas sejumlah kepala desa di sekitar Blok Cepu.
Dalam pengarahannya saat pemaparan rencana program itu, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan, hingga kini Pemkab Bojonegoro belum menentukan kepastian, apakah dengan desalinisasi atau membuat waduk untuk memenuhi kebutuhan air saat puncak produksi Blok Cepu.
“Prinsipnya, efesiensi, dampak sosial dan manfaatnya terhadap warga masyarakat pasca produksi puncak,” terang bupati Suyoto.
Sementara itu, Eksternal Relation Manager MCL, Deddy Afidick menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan air pihaknya akan berpedoman pada planp of development (PoD). Didalam PoD disebutkan dalam memenuhi kebutuhan air nantinya akan mengamblil sumber air terdekat.
“Pilihanya ya air dari Bengawan Solo. Tapi, masalah itu masih belum kita bicarakan secara detail,” terang Deddy.
Senbelumnya, tujuh fraksi dari delapan fraksi di DPRD Bojonegoro juga menolak rencana desalinisasi karena akan menimbulkan biaya tinggi yang dibebankan pada biaya cost recovery.
Tujuh fraksi yang menolak itu, yakni, Fraksi Partai Amanat Nasioanl (FPAN), Fraksi Nurani Benteng Reformasi (FNBR), Fraksi Persatuan Nasional (FPN), Fraksi PDIP (FPDIP), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan FPKS. Hanya FKB yang masih belum memberikan keterangan apakah menerima atau menolak.
