Tim Panel Independen KIPP 2021 Terkesima Gesit-19

Plt Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman memaparkan Inovasi Gesit ke Tim Panel Independen KIPP 2021. Senin 15 Juli 2021.

maiwanews – Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan (Gesit-19) merupakan inovasi unggulan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Selatan terpilih menjadi finalis 99 top inovasi di ajang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Pengaruh positif untuk output sebelum dan sesudah dari inovasi gesit adalah dari delapan meja gerai perizinan menjadi tiga meja saja, sedangkan untuk waktu perijinan lebih cepat yang semula lima hari menjadi satu hari saja (selesai dalam 19 menit), izin terbit semula 997 meningkat menjadi 2,337.

Sedangkan hasilnya, kepastian berusaha yang semula berbulan-bulan menjadi satu hari saja, menghilangkan jasa percaloan yang dapat mencapai Rp. 3,5 juta, perlindungan tenaga kerja kemitraan BPJSTK dari nol menjadi 1.178 peserta.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, secara langsung memberikan pemaparan kepada Tim Panel Independen (TPI) KIPP 2021 secara virtual di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, 15 Juli 2021. Panelis dewan juri yang membaca dengan cermat proposal, menonton video dan mendengarkan serta melihat pemaparan, mengaku sangat terkesima dengan Gesit-19.

Komisioner KASN, Rudiarto Sumamarwono mengatakan dengan melihat Gesit-19 ada beberapa kebaruannya, antara lain kolaboratif yang diterapkan, pemberdayaan sumber daya lokal, bahkan layanan akhir pekan.

Sementara, Plt Gubernur Sulsel dalam penjelasannya, menyebutkan, gerai pelayanan ini memiliki berbagai keunggulan. Selain mendekatkan pelayanan perizinan, juga mempercepat penerbitan izin. Serta sebagai strategi pencegahan penularan COVID-19. Sebelum inovasi Gesit-19 diterapkan, yang menjadi masalah, adalah anggapan setelah kewenangan ditarik ke provinsi dari kabupaten/kota, maka akan mengganggu pelayanan publik.

Nelayan, juga harus menempuh jarak cukup jauh. Seperti yang dari Sinjai sekitar 220 Km ke Kota Makassar dan Menghabiskan biaya besar, seperti penginapan termasuk waktu yang terbuang untuk perizinan. Kadang juga terjadi pungli sepanjang pengurusan. Terjadi aktivitas ilegal kelautan dan perikanan, karena sulitnya izin keluar.

“Yang dihadapi nelayan kita. Setelah dari Makassar dan kembali ke Sinjai, tiba-tiba ada masalah keluarga misalnya, tidak bisa berlayar, karena kemudian izinnya habis, ini kadang terjadi. Makanya kita perlu mendekatkan pelayanan disana, sehingga dia bisa memperbaharui izinnya,” pungkas Andi Sudirman. (FL/Humas Pemprov Sulsel)