Tolak Penghapusan BBM Bersubsidi, IMM Demo di Depan Kantor Gubernur Sulsel

20220112-demo-imm-tolak-penghapusan-bbm-bersubsidi
Sekelompok mahasiswa di Makassar menggelar aksi unjuk rasa menolak penghapusan BBM bersubsidi. Rabu, 12 Januari 2022.

maiwanews – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Massa terdiri dari sekitar 20 orang mengaku berasal dari kelompok bernama IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) se-Kota Makassar. Demontrasi pada hari Rabu (12/01/2022) itu dipimpin Darmawan selaku korlap (koordinator lapangan).

Para pendemo menyatakan penolakan terhadap penghapusan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium. Mereka mendesak DPRD Sulsel (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan) untuk memfasilitasi RDP (Rapat Dengar Pendapat) jilid 2 bersama Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sulsel Pertamina mor 7 Sulawesi, DPD Hiswana migas Sulawesi, dan kelompok masyarakat terdampak oleh kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenius premium.

Pemprov Sulsel diminta mengkaji ulang kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium karena berdampak secara serius terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah. Pemprov juga diminta mencabut surat edaran nomor 541/9241/DESDM tentang dukungan kebijakan program langit biru sebagai salah satu dasar penghapusan BBM bersubsidi jenis premium.

Pengunjuk rasa mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggalang gerakan menolak penghapusan BBM bersubsidi jenis premium.

Sekitar pukul 13:00 WITA, Kepala bidang evaluasi pengedalian SDM (Sumder Daya Manusia) Jamaluddin ST MT menemui demonstran. Ia menyampaikan bahwa kemarin pihak pemprov telah melakukan koordinasi dengan Pertamina Kabupaten/Kota untuk segera menyalurkan sisa kouta BBM.

Pemprov juga intens melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dimana kewenangan berada pada pemerintah pusat, sementara pemprov hanya sebatas menyarankan dan menyampaikan saja.

Jamaluddin memaparkan, pengalihan BBM bersubsidi jenis premium ke pertalite merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun surat dari kelompok mahasiswa itu untuk Pertamina, menurut Jamaluddin telah disampaikan. (andik)