Twitter Pasang Label untuk Akun Pemerintah Negara Anggota Tetap DK PBB

maiwanews – Platform media sosial Twitter Kamis 6 Agustus mengumumkan layanan baru berupa label khusus untuk akun pemerintah. Dengan demikian pengguna lebih mudah mengidentifikasi akun-akun afiliasi pemerintah. Label baru akan ditambahkan pada akun dengan dua kategori.

Kategori pertama adalah akun pejabat pemerintah utama, termasuk menteri luar negeri, entitas kelembagaan, duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik utama. Saat ini Twitter fokus pada pejabat senior dan entitas suara resmi negara di luar negeri.

Kategori kedua yaitu akun milik entitas media yang berafiliasi dengan negara, pemimpin redaksi, dan/atau staf senior mereka.

Untuk saat ini label hanya akan diterapkan ke akun dari negara-negara dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): China, Prancis, Federasi Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Untuk transparansi dan kepraktisan, Twitter memulai dengan kelompok negara terbatas dan terdefinisi dengan jelas sebelum memperluas ke negara lebih luas di masa depan.

Saat ini, media sosial (medsos) Twitter tidak memberi label akun pribadi kepala negara, namun akun institusional terkait dengan kantor mereka akan diberi label. Secara umum, Twitter fokus pada orang-orang dalam administrasi masing-masing di bawah kepala negara yang menawarkan perspektif kebijakan di luar negeri.

Untuk media, label baru disematkan hanya jika berafiliasi dengan negara, dimana negara menjalankan kontrol atas konten editorial melalui sumber keuangan, tekanan politik langsung atau tidak langsung, dan/atau kontrol atas produksi dan distribusi. Tidak seperti media independen, media afiliasi dengan negara seringkali menggunakan liputan beritanya sebagai sarana untuk memajukan agenda politik.

Organisasi media dengan pembiayaan dari negara dengan editorial independen, seperti BBC di Inggris atau NPR di AS misalnya, tidak akan diberi label. Sebagai bagian dari pengembangan proses ini, Twitter berkonsultasi dengan sejumlah kelompok ahli, termasuk anggota kelompok Penasihat Hak Asasi Manusia dan Digital di Dewan Kepercayaan & Keamanan Twitter. (Twitter)