UU Cipta Kerja Berlaku Meski Inkonstitusional, DPR Nilai Aneh Putusan MK

netty-prasetiyani
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan. (Foto: Pemprov Jabar)

maiwanews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tetap berlaku meski dinyatakan inkonstitusonal bersyarat, disoroti sejumlah pihak termasuk DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan mengaku heran kenapa UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional itu masih berlaku. Padahal menurutnya, jika proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional.

‚ÄúTapi ini aneh kenapa justru MK mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis,” ujar Netty Prasetiyani Heryawan dalam keterangan persnya, Senin (29/11/2021).

Menurut Netty, MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. Ibaratnya kata dia, MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi.

Netty menilai, putusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat menunjukkan bahwa adanya UU tersebut memang dipaksakan sekaligus membuktikan bahwa sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional.

Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat ujarnya, berakibat tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan undang-undang.

Netty melanjutkan, proses buruk seperti ini akan sangat merugikan bagi pekerja di Tanah Air. Di saat yang sama ucap dia, UU ini membuka peluang besar-besaran bagi tenaga kerja asing (TKA) meskipun tenaga kerja lokal sendiri masih sulit mendapatkan pekerjaan.

Oleh karena Netty menyatakan, PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil dan terbukti menghasilkan UU yang dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, merusak kelestarian lingkungan dan sebagainya.

Untuk itu lanjut Netty, pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun ke depan seperti yang disyaratkan oleh putusan MK sekaligus memastikan prosesnya sesuai dengan aturan hukum.

“Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun ke depan tidak ada Peraturan Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK,” pungkas Netty.