Wabah PMK, Pemerintah Terbitkan Kebijakan Terkait Hewan Ternak

maiwanews – Mengatasi perebakan wabah PMK terhadap hewan ternak, pemerintah memutuskan menerbitkan sejumlah kebijakan. Termasuk pembentukan satgas, pengaturan pergerakan hewan, dan pengadaan vaksin.

Menko Ekonomi (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah terdampak PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Hal ini disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seusai ratas (rapat terbatas) Kamis (23/06/2022).

Untuk daerah level mikro, hewan hidup dalam hal ini sapi dilarang bergerak di daerah level kecamatan di daerah terdampak PMK. Menko Airalngga mengatan wilayah itu disebut dengan daerah merah.

Kebijakan lainnya adalah, pemerintah akan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Penanganan PMK. Satgas ini akan dipimpin oleh Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Suharyanto.

Untuk mencegah hewan sehat terjangkit PMK, pemerintah akan menyetujui pengadaan vaksin. Sekitar 28 atau 29 juta dosis vaksin akan disiapkan tahun ini dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN (Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional).

Menurut Menko Airlangga, Presiden Jokowi (Joko Widodo) turut memberikan arahan mengenai upaya penanganan terhadap PMK. Aran tersebut termasuk persiapan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan.

Jika hewan ternak terpaksa dimusnahkan atau dimatikan, pemerintah akan menyiapkan ganti rugi, utamanya untuk peternak UMKM (Usaha Mikor, Kecil, dan Menengah) sekitar Rp10 juta per sapi. (z/BPMI Setpres)