BPK Tawarkan Tiga Opsi Untuk Selesaikan Masalah Lapindo

maiwanews – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bidang Infrastruktur & SDA, Prof Rizal Djalil mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga opsi yang bisa dikedepankan dalam penyelesaian Lumpur Lapindo.

“Ada tiga opsi yang bisa dijalankan demi penuntasan Lumpur Lapindo,” kata Rizal Djalil kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Dalam tiga opsi itu kata Rizal, pemerintah dimungkinkan untuk memanfaatkan skema PIP (Pusat Investasi Pemerintah), hibah dan penggunaan anggaran 999.08.

Dalam hal pengajuan proposal PT Lapindo Brantas kepada PIP yang telah direkomendasi Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jawa Timur dan BPLS, opsi pertama kata Rizal, PT Lapindo Brantas harus menyerahkan aset sesuai dengan jumlah pinjaman dan ketentuan yang ada dalam PIP.

Sedangkan kedua lanjut Rizal, adalah opsi hibah dimana pemerintah bisa menghibahkan dana sebesar Rp 781 miliar Pemkab Sidoarjo. Namun penyerahannya tetap harus berkoordinasi dengan BPLS. Hanya saja kata dia, kalau hibah kelemahannya harus melalui persetujuan DPR dan melalui APBN-P.

Sementara opsi ketiga tutur Rizal, pemerintah dapat menggunakan anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) secara langsung, namun pengunaannya dilaporkan secara detil ke DPR.

Dari tiga opsi tersebut jelas Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung itu, semuanya terserah pemerintah. Yang penting kata dia, segera dikucurkan dana kepada warga, tidak perlu menunggu sampai Maret 2015.

“Ini sifatnya kan sudah emergency dan urgent,” ucap mantan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pengambil alihan tanggug jawab ganti rugi sisa korban Lapindo oleh pemerintah menurut Rizal memang sudah sebarusnya. Karena berdasarkan pasal 34 UUD 1945, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warga negara terlebih setelah PT Lapindo Brantas mengumumkan ke publik tengah mengalami kesulitan keuangan.

Rizal mengingatkan, saat krisis 1998 lalu, Negara juga turun tangan membantu para konglomerat dalam bentuk BLBI dan rekap bank-bank bermasalah dengan dana sampai ratusan triliun.

Rizal mengharapkan seluruh pihak agar mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dalam menyikapi soal Lapindo, bukan malah mengakaitkannya dengan masalah politik.

“Pandangan saya ini sebagai profesional, tidak ada kaitannya dengan politik. Saya hanya ingin membantu Presiden Jokowi agar masalahnya bisa cepat selesai,” pungkas Rizal.