13 Rekomendasi Muhammadiyah Hasil Muktamar ke-47 di Makassar

maiwanews – Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang kali ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (7/8/2015).

Forum Muktamar menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang ditelorkan dalam 13 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Berikut ini 13 rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar yang dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin:

Pertama, membangun masyarakat dengan ilmu
Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan menjadi sebuah masalah yang serius bagi bangsa. Kelemahan dari budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, sempit, dan beragam perilaku klenik yang mematikan akal sehat.

“Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal postif dan produktif,” kata Din Syamsuddin, Jumat (7/8/2015).

Kedua, toleransi dan kerukunan antar ummat beragama
Muhammadiyah tidak ingin lagi ada aroma dendam, saling menghakimi dan melakukan kekerasan antar umat beragama dengan berbagai tuduhan apapun, baik kafir, liberal atau lainnya. Muhammadiyah meminta ummat Muslim tidak mudah terpengaruh terhadap apapun, karena baru-baru ini muncul gejolak antara kaum sunni dan syiah di Indonesia.

Untuk mencegah semakin meluasnya konflik sunni dan syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intraumat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan agama dan bersosialisasi meminimalisir konflik horizontal.

Ketiga, meningkatan daya saing ummat Islam
Indonesia selama ini dianggap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun, belum mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di kanca Internasioanal. Bahkan, sikap minder dengan negara lain pun kerap muncul.

Muslim di Indonesia itu seolah majority with minority mentality atau inferiority complex, sehingga sering mudah menerima pengaruh dari luar.

Keempat, penyatuan kalender Islam
Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi termasuk dalam menetapkan 1 Syawal. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelima, melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya
Diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai insan Tuhan. Jaminan konstitusional dan pemenuhannya secara bersunguh-sungguh sangat bermakna bagi kaum difabel terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Keenam, pengendalian narkotika psikotropika, dan zat adektif
Muhammadiyah mendesak pemerintah besikap tegas dan manyatakan perang kepada narkoba.

Ketujuh, tanggap dan tangguh menghadapi bencana
Muhhamadiyah memimta pemerintah tanggap menghadapi bencana, sebab Indonesia merupakan negara rawan akan bencana.

Kedelapan, Muhammadiyah meminta pemerintah dapat memaksimalkan bonus demografi
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Pemerintah harus memanfaatkannya dengan baik agar angka pengangguran menurun. Jika masalah itu tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan menyeluruh maka Republik ini akan menjadi negara yang gagal,.

Kesembilan, gerakan berjamaah melawan korupsi
Muhammadiyah memandang korupsi sebuah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi.

Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri dan rumah kita. Membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaan melawan korupsi.

Kesepuluh, Muhammadiyah mendorong jihad konstitusi
Muhammadiyah memandang selama ini masih banyak undang-undang yang melanggar konstitusi. Jihad konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajemukan.

Kesebelas, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, dan krisis politik. Sehingga harus ada aksi nyata untuk menghindari segala krisis yang dapat mengancam bangsa dan negara.

Keduabelas, pemanfaatan teknologi komunikasi
Muhammadiyah mendorong umat Islam menguasai teknologi informasi. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama.

Ketigabelas, masalah human trafficking dan perlindungan buruh migran
Perlindungan terhadap buruh migran perlu untuk menghindari penderitaan yang diterima rakyat yang tidak berdosa. Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan orang terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampungnya. Persoalan ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi.

Muhammadiyah memandang perlunya advokasi pekerja Indonesia di luar negeri. Muhammadiyah mengecam praktek perbudakan apapun bentuknya seperti human trafficking dan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Kami menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan manusia.