Pengesahan UU Intelijen bisa dikatakan sebagai upaya mengembalikan kehidupan rakyat Indonesia ke masa Orde Baru dan Kolonialisme Belanda yang represif, otoriter, dan penuh ketakutan. Hal itu disampaikan Juru bicara Forum Advokasi Mahasiswa Universitas Airlangga (FAM Unair), Richo Hariyono, hari Kamis 13 Oktober 2011.
BIN boleh di katakan mirip seperti PID (Politieke Inlichtingen Dienst) Dinas Intelijen Kolonial Belanda pada zaman dulu yang tugasnya untuk memata-matai serta menghancurkan perlawanan rakyat yang menolak sistem Penjajahan.
Richo mengatakan keberadaan UU Intelijen tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. Salah satu potensi pelanggaran itu terlihat dari pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri.
Dalam Pasal 26 RUU Intelijen disebutkan, “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen”. Artinya, siapa pun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelijen dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana untuk pembocor intelijen diatur dalam Pasal 44 dan 45 RUU Intelijen, yakni 10 tahun penjara dan 7 tahun penjara dan atau denda ratusan juta rupiah.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa UU ini juga akan membuat BIN kelak akan menjadi sebuah lembaga terkuat di Indonesia, yang mampu melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi kepada seluruh warga Indonesia dengan alasan kepentingan politik keamanan.
BIN juga berpotensi menuduh publik (orang atau badan hukum) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebocoran sebuah rahasia intelijen. Beberapa Pasal dalam UU Intelijen cenderung subyektif, terlalu luas, serta tidak memiliki rumusan yang konkrit dalam pemaknaannya. Sehingga rawan disalahgunakan oleh aparatur negara, terutama untuk melindungi segenap kekuasaan Politik dan Ekonominya.
“Alasan kebutuhan pemerintah akan sebuah payung hukum dalam memberantas Terorisme, terang hanyalah sebuah alasan yang terlalu dibuat-buat,” ujar Richo. Pengesahan UU Intelijen akan mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat. Kondisi ini menurut Richo diperlukan untuk menciptakan kepatuhan dan ketertundukan rakyat terhadap penerapan berbagai agenda Neoliberalisme (Penjajahan Gaya Baru).
Rancangan Undang-Undang Intelijen telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rapat Paripurna hari selasa tanggal 11 Oktober kemarin, setelah seluruh fraksi parlemen secara bulat menyepakati substansi undang-undang itu.
