maiwanews – Menurut data yang dirilis Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), biaya yang dihabiskan oleh Pemerintah mulai Presiden hingga 13 kementerian atau lembaga dan DPR untuk kegiatan study banding ke luar negeri mencapai Rp 19,5 triliun.
Itu berarti, jumlah anggaran sebesar itu sama dengan empat kali lebih banyak daripada dana untuk program Jamkesmas yang dianggarkan pemerintah hanya sebesar Rp 4,5 triliun.
“Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas, termasuk luar negeri, menghabiskan anggaran Rp 19,5 triliun,” kata Sekjen Fitra Yuna Farjan kepada wartawan di Bakoel Coffee, Minggu, 19 September 2010.
Menurut Yuna, perilaku pemerintah dan DPR tersebut jelas tak memiliki sensitivitas terhadap rakyat yang masih dikepung kemiskinan. Apalagi program BOS dan penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM sebesar Rp 7,4 trilun berasal dari utang.
“Melihat kondisi ini, pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan, APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Yuna.
Yuna menegaskan, jika DPR masih suka pelesiran seperti yang terakhir study banding kepramukaan, bagaimana mungkin lembaga yang salah satu fungsinya mengawasi tersebut, dapat mengkritisi anggaran luar negeri yang dihabiskan pemerintah.
Hobi anjang sana-sini ke luar negeri baik pemerintah maupun DPR, menurut Yuna, adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. “Presiden juga tidak sekadar beretorika melakukan penghematan,” kata Yuna lagi.
Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mensinyalir ada upaya memperburuk citra DPR dengan gencarnya kritikan terhadap rencanan study banding tentang kepramukaan DPR ke Afrika Selatan.
Padahal menurut politisi asal Partai Golkar itu, anggaran serupa untuk pemerintah tidak dikritik seperti mengkritik anggota DPR.









