maiwanews – Dalam pembahasan undang-undang (UU) Politik terkait Pelaksana Pemilu terungkap, mayoritas Fraksi yang ada di DPR menyetujui keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari perwakilan partai politik (parpol).
Karena alasan netralitas penyelenggaraan pemilu, beberapa partai menolak ide yang disampaikan oleh PDI Perjuangan itu. Faraksi yang menolak usulan yang didukung oleh F PKS itu, adalah Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Tinggal PD sama PAN yang tidak ingin anggota KPU dari parpol. Kami melihat bahwa kita harus membedakan wasit dengan pemain,” kata Sekretaris F-PAN DPR, Teguh Juwarno, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 15 November 2010.
Teguh beralasan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus independen dan bebas dari kepentingan politik. Oleh karenanya, kata Teguh, setiap politisi yang ingin menjadi anggota KPU harus telah mengundurkan diri dari parpol selama lima tahun.
Mantan pembaca berita RCTI itu menambahkan, F-PAN menekankan pada mekanisme seleksi anggota KPU yang lebih selektif. Diharapkan, lanjut Teguh, anggota KPU yang terpilih adalah orang-orang yang memang independen dan tidak membawa kepentingan golongannya ke dalam pemilu.
Sebelumnya diberitakan, PDIP dan PKS sepakat mendorong keanggotaan KPU dari perwakilan parpol. Alasannya, kedua partai tersebut khawatir pemilu 2014 nanti rentan dengan kecurangan seperti pemilu 2009. Namun F-PPP menolak usulan tersebut.
Struktur anggota KPU dari unsur parpol yang diusulkan itu, sudah pernah dilakukan ketika pemilu pertama paska reformasi. Saat itu, anggota KPU terdiri dari 50 persen dari parpol dan sisanya dari pemerintah yang salah satu diantaranya adalah Andi Mallarangeng yang kini menjadi Menpora.
Sejumlah kalangan menilai, pelaksanaan pemilu tahun 1999 ketika BJ Habibie menjadi presiden tersebut, adalah pemilu terbaik Indonesia selama masa reformasi. Ketika itu, KPU diketuai oleh mantan Mendagri Rudini.









