Selama 13 tahun era reformasi rupanya bangsa Indonesia tidak menjadi lebih baik, malah kondisinya semakin suram. Tumbangnya 32 tahun rezim Orde Baru pada Mei 1998 bukan sekedar sebuah peristiwa politik, tapi lebih dari itu merupakan ekspresi dari kemarahan rakyat.
“Para elit-elit politik yang mengaku sebagai reformis gadungan telah membajak arah reformasi dan membawa negara ini kembali menghamba kepada kepentingan negara-negara kapitalis asing. Pemerintahan SBY-Boediono juga telah gagal menjaga keberagaman dan kemajemukan bangsa”, demikian disampaikan Humas FAM Unair, Mochmad Risalah, saat berziarah ke makam W.R Supratman beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya bahwa “dalam beberapa bulan ini saja, kita banyak menemukan kekerasan terhadap rakyat mengatasnamakan agama dan keyakinan, seperti misalnya tragedi pembantaian pengikut ahmadiyah di Cikeusik Banten, kerusuhan dan pembakaran gereja di temanggung Jawa tengah”. Ia menambahkan, “dalam hal ini, pemerintah beserta aparat kepolisian terkesan melakukan politik pembiaran dan tidak melindung kaum minoritas”.
Menurut Risalah, kebijakan dari pemerintahan SBY-Boediono selama ini membuat rakyat pekerja Indonesia hidup dalam kemiskinan, sedangkan di sisi lain elit-elit politik bangsa ini tanpa malu hidup mengkorupsi uang rakyat.
Semakin marak terjadi privatisasi terhadap aset-aset publik dan penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh para pemodal asing. Di sektor perburuhan, kaum buruh di jerat dengan sistem kerja kontrak, outsourcing dan politik upah murah, yang merupakan rekomendasi dari IMF untuk menerapkan Labour Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja yang fleksibel.
Di berbagai daerah terjadi perampasan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan kawasan pertambangan dan industri para pemodal. Penetrasi neoliberalisme itu juga terlihat nyata dalam produk perundang-undangan kita yang sarat dengan titipan para pemodal asing, misalnya saja UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kewenangan kontrak karya selama 95 tahun kepada perusahaan asing.
Dunia pendidikan dan kesehatan pun tidak luput dari penetrasi Neoliberalisme. Pemerintah telah melepas tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk warga negaranya, namun malah menyerahkannya ke mekanisme pasar.
Hal ini kemudian berdampak memicu kenaikan besar-besaran pada biaya pendidikan maupun biaya berobat rakyat kecil. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian muncul pameo, orang miskin di larang sekolah dan orang miskin di larang sakit.
