Aksi mogok di PT Freeport oleh serikat pekerja sudah berjalan cukup lama sampai akhirnya menelan korban pada saat aksi demo buruh. Tentu ini adalah merupakan suatu preseden buruk dalam dunia perburuhan.
Tuntutan para pekerja freeport mengenai kenaikan sejahteraan memang adalah hak mutlak, tetapi tuntutan buruh pun juga harus dilakukan secara realistis, sesuai dengan kemampuan perusahaan, begitu pula Freeport juga punya kewajiban untuk bisa memenuhi komitmennya dalam meningkat kesejahteraan para pekerjanya. Demikian disampaikan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono Senin 13 Oktober 2011.
Poyuono mengemukakan, memang tidak dipungkiri bahwa resiko kerja di Freeport sangatlah tinggi, baik dari segi keamanan dan keselamatan. Apalagi aksi sepratis yang kadang memakan korban. Selain itu kebutuhan hidup di Timika tergolong sangat tinggi karena distribusi kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan pekerja Freeport masih dipasok dari luar Papua. Karenanya tuntutan kenaikan kesejahteraan akan lumrah sepanjang masih realistis.
“Patut disayangkan berlarut larutnya proses mediasi antara manajemen Freeport dan serikat pekerja sampai terjadi pemogokan dan jatuhnya korban jiwa,serta luka luka pada pekerja,” kata Poyuono. Tentu ini juga sangat merugikan perusahaan selain itu jika ini tidak cepat diselesaikan juga akan membawa dampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dalam menciptakan iklim investasi luar negeri yang kondusif.
Jika pemogokan terus berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan akan disusupi oleh elit-elit politik lokal maupun nasional yang ingin memanfaatkan konflik tersebut untuk mengambil keuntungan dari konflik hubungan industrial tersebut.
Atas kondisi di Freeport saat ini, Poyuono mengatakan bahwa FSP BUMN Bersatu menyampaikan turut berduka cita dan turut bersolidaritas akan perjuangan buruh demi kesejahteraan. Namun disisi lain Poyuono juga menghimbau para buruh untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengna tetap berhati-hati. “Jangan sampai mudah diprovokasi oleh elit politik yang ingin mengambil keuntungan dari konflik buruh dan manjemen Freeport,” pesan Poyuono.
Poyuono berharap kondisi saat ini bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog tanpa harus melalui pengadilan hubungan industrial, karena bagaimanapun para pekerja mempunyai keahlian dalam pekerjaan tambang.
“Kedepan harapan kami Manjemen Freeport untuk lebih bijaksana lagi dalam menjalin hubungan industrial dengan kaum pekerjanya, karena itu sosial dialog dan komunikasi yang intensif antara pengurus serikat pekerja dan manejemen harus dibangun, sehingga manajemen dan buruh dapat bekerjasama dengan baik,” ujar Poyuono.
