maiwanews – Dalam banyak kesempatan sebelumnya, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau JK sudah berulang-ulang mengungkapkan kejanggalan pemberian Fasilitas Pijaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Hari ini, Kamis (21/11/2013), JK kembali mengungkapkan kejanggalan kasus Cetury. JK mengaku tidak mengetahui adanya penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga digelontorkannya dana bailout kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.
Hal itu dikatakan JK saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya dalam kasus pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bak gagal berdampak sistemik. JK diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
JK menjelaskan, dalam rapat bersama KSSK pada 20 November 2008, semua pihak yang terlibat dalam rapat sepakat jika ekonomi di Indonesia dalam keadaan aman. Dalam rapat yang dihadiri Ketua KSSK Sri Mulyani, Gubernur BI Boediono, dan beberapa menteri ketika itu sepakan bahwa tidak ada krisis ekonomi di Indonesia.
“Semuanya sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis di ekonomi kita, tidak ada, semua aman,” kata JK menjelaskan.
Kejanggalan terjadi karena hanya dua jam kemudian kata JK, mereka (yang hadir pada rapat sebelumnya) menggelar rapat di Departemen Keuangan dan memutuskan adanya dampak sistemik yang sebelumnya disepakati tidak ada.
“Saya nggak tahu. Kenapa (rapat) malam-malam, tapi yang aneh sebenarnya bahwa ada bank gagal. Gagalnya Rp630-an miliar tapi lewat tiga hari dibayarnya Rp2,5 triliun. Aneh lah,” ucap JK.
JK mengaku, saat itu tetap pada posisi berpendapat bahwa tidak terjadi gagal yang berdampak sistemik. Karenanya JK menduga, penyebab Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik karena bank itu dirampok oleh pemiliknya sendiri, sehingga ia memerintahkan menangkap Robert Tantular.
Yang lebih aneh, saat diputuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, JK tidak dilibatkan. Padahal saat itu JK memegang kendali sebagai pelaksana tugas presiden RI, karena Presiden SBY sedang berkunjung ke luar negeri.
