maiwanews – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) vs Polri menjadi salah satu isu sentral media massa saat ini, sejak komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) ditetapkan KPK sebagai tersangka. Keputusan KPK ini dinilai aneh dan berbau politis karena diumumkan menjelang pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo). Membahas masalah tersebut, Barisan Nusantara (BN) menggelar diskusi publik bertema “Apakah KPK Berpolitik?” di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Januari 2015.
Kuasa hukum Komjen Budi, Eggi Sudjana, dalam diskusi menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka sangat aneh, KPK jelas berpolitik. Eggi juga menyayangkan sikap Abraham Samad dan KPK. Seperti menghimbau masyarakat datang ke KPK. Demikian juga TNI diminta untuk melindungi bisa menimbulkan kisruh antar institusi. “Masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi. Seperti yang dihimbau oleh KPK disuruh datang semua ke KPK, itu provokasi namanya saya kira. Tidak pada tempatnya”, kata Eggi.
Menanggapi usulan beberapa aktivis untuk memberikan imunitas kepada komisioner KPK, Eggi tidak setuju karena usulan ini tidak sesuai konstitusi. “Argumentasinya haruslah hukum. Hukumlah yang menjadi kebenaran. Jadi tawaran kekebalan hukum tidak sesuai dengan UUD 1945, semua orang sama di depan hukum”, kata Eggi.
Berbeda dengan Eggi, Ridaya Laode, aktivis anti korupsi menyatakan, KPK tidak berpolitik praktis. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana KPK memilih dan memprioritaskan kasus-kasus besar, paling strategis dan sistematis, strategi ini layak dilakukan KPK. Ia menjelaskan bahwa penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), oleh kepolisian beberapa hari setelah Komjen Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi KPK. Banyak petunjuk yang mengarah ke simpulan demikian. Bambang ditangkap, Adnan dilaporkan, demikian juga Abraham Samad.
“Bukankah kriminalisasi 3 pimpinan atau komisioner KPK ini adalah bentuk pelemahan KPK”, kata Ridaya. Soal kisruh KPK dan kepolisian dia menilai ada lelucon di kalangan aktivis, “Abraham akan dikrimanalisasi karena pernah tidak pakai helm saat kuliah”, cerita Ridaya Laode pada sesi tanya jawab yang disambut tawa peserta diskusi. Lanjutnya, banyak aktivitas berharap ke depan ada imunitas terbatas terhadap KPK oleh presiden.
Pembicara lainnya, seorang aktivis anti korupsi, Tatak Ujiyati, juga menyatakan proses screning recruitmenr KPK sangat ketat dan jauh dari proses politik. Namun, menurutnya, banyak kalangan berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK menjadi tanda keberhasilan KPK mengusut korupsi tanpa pandang bulu. “Dalam perjalanannya semua kalangan sudah disentuh KPK”, kata Tatak.
Tatak melanjutkan, sekarang terlihat banyak pihak membenci KPK dan sudah mengakumulasi. Karena berbagai latar belakang sudah pernah disentuh KPK, termasuk politisi, hakim, jaksa, bupati atau walikota, bahkan hakim MK (Mahkamah Konstitusi). Namun, menurutnya, kalau KPK juga tidaklah bisa dikatakan lembaga super body karena penyidik masih banyak diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Ini menandakan adanya ketergantungan KPK terhadap lembaga lain dalam perekrutan alat KPK.
“Padahal dengan mandirinya KPK merekrut anggotanya akan sangat membantu mengatasi darurat korupsi di Indonesia”, jelas Tatak seraya menambahkan bahwa ia setuju jika dikatakan sekarang ada upaya pelemahan KPK. Kriminalisasi beberapa komisioner KPK sebenarnya adalah pelemahan KPK secara sistematis. “Dengan upaya itu, KPK tidak bisa memproses kasus hukum tersangka BG”, lanjut Tatak. (m012)
