maiwanews – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) membantah berita yang menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama, di Gedung Putih, Washington DC, berlangsung atas peran broker.
“Isu yang diangkat (dalam berita itu) sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui siaran persnya, Sabtu (7/11/2015).
Kemlu menegaskan, kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014.
Lebih lanjut Kemlu mengatakan, undangan itu kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.
Namun karena jadwal Presiden Jokowi serta perhatian beliau akan berbagai isu penting dan mendesak sambung Kemlu, undangan tersebut akhirnya baru dapat dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015.
Dijelaskan juga, persiapan kunjungan Presiden RI ke beberapa negara termasuk persiapan kunjungan ke Amerika Serikat tersebut, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C., Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kemlu menegaskan, Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementerian untuk jasa pelobi.
Namun Kemlu memahami, penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat, dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan, dan Pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat.
Terkait tuduhan adanya perselisihan antara Menteri Luar Negeri dengan menteri lain pada saat persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke AS, sebagaimana ditulis artikel Michael Buehler, Kemlu menyesalkan bahwa seorang akademisi yang terhormat dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar.
Seperti diketahui, Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, “Waiting In The White House Lobby” melalui laman New Mandala http://asiapacific.anu.edu.au pada Jumat (6/11) menyebut adanya peran broker dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden AS Barrack Obama, di Gedung Putih, Washington DC, Senin (26/10) lalu.
