maiwanews – Kegaduhan baru muncul ketika Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengumumkan hasil evaluasi menteri-menteri Kabinet Kerja.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tiga menterinya yakni Kemenpra, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa berada di urutan bawah hasil penilaian, mengecam keras langkah Yuddy tersebut.
Kecaman bermunculan karena hasil penilaian diumumkan ke publik, apalagi penilaian dilakukan oleh kementerian terhadap sesama kementerian lainnya.
Menanggapi kegaduhan itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, yang berhak menilai kinerja menteri hanyalah Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (6/1/2016) di Jakarta.
“Yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip ya. Saya ulang, yang menilai kinerja menteri itu adalah presiden. Itu prinsip,”kata Presiden Jokowi menjawab wartawan.
Presiden Prabowo Terima Sejumlah Menteri di Hambalang
Prabowo & Li Qiang Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Tiongkok
Presiden dan Kepala BPI Danantara Bahas Investasi Strategis
Prabowo dan Rosan Bahas Danantara dan Arah Investasi
Amran Sulaiman Laporkan Produksi dan Serapan Beras Nasional ke Presiden
