Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Menolak, Munaslub di Tangan DPP

maiwanews – Dalam pidato politik saat pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar Sabtu (23/1/2016) malam, Aburizal Bakrie menyatakan siap menerima apapun keputusan Rapimnas terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Namun dalam pemandangan umum peserta Rapimnas Golkar yang terdiri dari DPD I dan ormas, mayoritas atau sebanyak 21 menolak diadakannya Munaslub dan hanya 9 yang menyetujui, sementara selebihnya menyerahkan kepada DPP.

“Menolak (Munaslub) 21, setuju 9. Sisanya (14 peserta) menyerahkan (keputusannya) kepada DPP” kata Sekjen Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, usai Rapimnas, di JCC, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Jika berdasarkan komposisi tersebut, apakah bisa diartikan bahwa keputusan dilakukan atau tidak Munaslub Golkar untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar kini ada di tangan DPP?

Sulawesi Tenggara (Sutra) yang menolak beranggapan, jika Munaslub diadakan dan di saat bersamaan Mahkamah Agung (MA) misalnya memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar Bali, maka akan ada lagi dua kepengurusan.

“Ini akan membingungkan lagi kita semua,” kata Ketua DPD I Golkar Sultra yang juga anggota DPR RI, Ridwan Bae di lokasi Rapimnas.

Sementara perwakilan dari DPD I jawa Timur berpendapat, akan setia mendukung penuh apapun keputusan Rapimnas kali ini asal sesuai dengan peraturan AD/ART partai.

Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie sekali lagi menegaskan, dirinya akan mematuhi apapun keputusan Rapimnas, baik menerima atau menolak diadakannya Munaslub.

“Kalau saudara bersedia mengambil risikonya (dengan menolak Munaslub), saya tidak akan mengkhianati saudara. Ini memang pahit, supremasi hukum dikalahkan kekuasaan politik,” kata Ical, panggiln Aburizal Bakrie sembari mengingatkan bahwa dirinya sudah menawarkan Munaslub, namun keputusannya tergantung Rapimnas.