maiwanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta pemerintah dan DPR mengkaji lagi sistem pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung. Mahfud mengatakan, Pemilukada langsung telah merusak moral masyarakat secara masif.
Argumen Mahfud tersebut dilontarkan berdasarkan pada fakta banyaknya sengketa hasil pilkada yang masuk di Mahkamah Konstitusi.
“Saya yang punya data di sini, di MK, tampaknya pemilu kepala daerah langsung banyak merusak moral masyarakat,” kata Mahfud MD, di Jakarta, Senin 2 Agustus 2010.
Menurutnya, dalam sidang sengketa hasil pilkada tersebut, justru terungkap sejumlah kebohongan-kebohongan, teror, kolusi antar pejabat dan calon, serta kolusi antara KPU dan calon.
Meski tidak lebih baik, Mahfud mengusulkan kembali ke sistem lama, dipilih oleh DPRD. “Pemilihan langsung merusak jutaan orang. tapi kalau dipilih lewat DPRD, mungkin kurang. yang rusak hanya 40 orang, DPRD-nya (saja),” jelas Mahfud.
Namun kedua model pemilihan tersebut lanjut Mahfud, punya kesamaan, yakni sama-sama tidak melahirkan pemimpin yang baik, karena baik Pemilukada langsung maupun dipilih lewat DPRD, sama-sama kolusi.
Mahfud melanjutkan, temuan seperti itu berdasarkan data persidangan, terjadi baik dalam pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. “Skala merusaknya sama saja,” kata Mahfud yakin.
Karena itu, momentum pembahasan revisi Undang-Undang tentang Politik dinilai Mahfud, sebaiknya membicarakan sistem Pemilukada alternatif pengganti sistem Pemilukada langsung.
