maiwanews – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta agara semua pihak sebaiknya menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan.
“Saya tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi (di Mesuji) karena ada kesimpangsiuran. Jadi sebaiknya kita tunggu,” ucap Din Syamsuddin di sela-sela acara refleksi akhir tahun di Gedung PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 19 Desember 2011.
Imbauan tersebut diungkapkan Din terkait dengan maraknya spekulasi soal kasus Mesuji. Menurut Din, spekulasi seperti itu pada akhirnya hanya akan makin memperkeruh suasana.
Meski begitu, Din mengatakan, Muhammadiyah mengecam jika memang benar terjadi kekerasan oleh siapapun dan atas alasan apapun. Dijelaskan Din, di era reformasi sekarang ini, pelanggaran HAM terutama oleh aparat, bukan zamannya lagi.
“Terlebih ada kehadiran perusahaan yang ada unsur asingnya,” kata Din. Terkait adanya perusahaan asing dalam kasus itu, Din menegaskan bahwa negara atau pemerintah seharusnya menunjukan keberpihakannya kepada rakyat.
Namun pada kenyataannya, keberpihakan pada rakyat kini sudah menjadi barang langka. Bahkan demi membela perusahaan kata Din, pemerintah pusat maupun daerah justru sering mengabaikan hak-hak rakyat.
Din mencontohkan, saat terjadi perselisihan antara perusahaan dengan warga, seringkali akhirnya dimenangkan oleh perusahaan. Menurut Din, orientasi kekuasaan sepeti itu tidak boleh terjadi dan harus segera diakhiri.
Din beralasan, negara adalah pelindung segenap bangsa yang sifatnya melayani, sehingga harus ada keberpihakan.
