maiwanews – Menanggapi Pro-Kontra soal dana aspirasi anggota DPR-RI sebesar 20 Miliar pertahun untuk tiap anggota, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel angkat bicara.
“Kami tidak melihat urgensi mata anggaran ini untuk peningkatan kesejahteraan rakyat”. Tegas Ketua Umum PW Pemuda Muslim Sulsel, Muhammad Kasman Kamis 25 Juni di Makassar.
Menurutnya, sebaiknya legislatif lebih fokus pada fungsi pengawasan daripada ikut terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang menjadi domain eksekutif.
“Bila pihak legislatif terlibat dalam proses pengelolaan anggaran pembangunan, maka pengawasannya akan menjadi lebih rumit, dan potensi penyelewengannya menjadi terbuka lebar.” Lanjutnya.
Sementara itu, Staf Bidang Sosial, Politik, dan Otonomi Daerah PW Pemuda Muslim Sulsel, Feby Triadi, menambahkan bahwa ini berpotensi membajak demokrasi.
“Dengan adanya dana ini, partai penguasa akan makin mudah mengukuhkan kekuasaannya. Ini hanya akal-akalan untuk mengukuhkan status quo.” Terang Feby.
Karena itu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulsel menyerukan kepada seluruh legislator dari Dapil Sulsel untuk menolak kehadiran anggaran dana aspirasi ini. (m012)
Presiden Serahkan Alutsista ke TNI, Perkuat Pertahanan Udara
Sekda Sulsel Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Polda Lewat FGD
Panglima Dampingi Presiden Berikan Pengarahan ke Dansat Jajaran TNI
Jubir Kemenlu Rusia Tanggapi Serangan Pesawat Nirawak Ukraina
Pj Sekda Makassar: Bela Negara Adalah Wujud Gotong Royong dan Cinta Tanah Air
