Respon Pemerintah Indonesia Atas Surat Tony Abbott

maiwanews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa 26 November 2013. Di samping membahas bencana alam Gunung Sinabung, rapat itu juga membahas tentang balasan surat PM Australia, Tony Abbott.

Usai rapat, Presiden SBY menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers SBY mengungkapkan enam langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti surat balasan yang dikirimkan oleh Tony Abbott, pada Sabtu, 23 November lalu.

Langkah-langkah itu perlu diambil Indonesia kata SBY, karena masih ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi oleh Australia terkait penyadapan yang dilakukan negara tetangga itu terhadap Indonesia.

Dalam langkah tersebut, Indonesia merasa perlu dibentuk kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara menyusul ketegangan hubungan diplomatik kedua negara akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Dijelaskan SBY, langkah pertama yang akan diambil Indonesia adalah pertama, menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk membicarakan isu-isu yang sensitif termasuk kerjasama dengan Australia terkait krisis diplomatik antar kedua negara.

Langah ini kata SBY, merupakan prasyarat bagi pembentukan protokol yang sebelumnya telah disetujui oleh Australia.

Langkah kedua lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam.

Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan ditandatangani oleh kedua negara.

“Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia,” kata SBY di hadapan wartawan.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal ini Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott. Tugas kedua kepala negara selanjutnya jelas SBY, adalah memastikan protokol tersebut akan dijalankan.

Langkah Kelima, komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara.

Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.