maiwanews – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar rencana pembelian helikopter very very important person (VVIP) oleh TNI Angkatan Udara dievaluasi.
Menurut JK, pejabat pemerintah dan aparatur negara harus berhati-hati serta tidak berlebihan dalam menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan uang rakyat.
Apalagi kata JK, helikopter khusus Super Puma untuk VVIP yang dibeli pada era Presiden Abdurahman Wahid dan saat ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara (AU), masih dalam kondisi baik.
JK menjelaskan, jam terbang sebuah helikopter itu diukur dalam dua hal, pertama tahun pembuatan dan kedua adalah jam terbangnya. “Jam terbangnya (Super Puma) kecil sekali,” kata JK di Surabaya, Senin (30/11/2015).
JK melanjutkan, total penggunaan helikopter VVIP Super Puma oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu bulan, rata-rata hanya satu kali penerbangan.
Penggunaan heli VVIP Super Puma sangat kecil sambung JK, karena helikopter itu ada lima buah. Sementara jelas JK, sebagai alat transportasi udara VVIP, helikopter Super Puma hanya digunakan untuk presiden dan wapres.
JK mengingatkan, jangan sampai terjadi skandal dalam rencana pembelian helikopter jenis AgustaWestland untuk VVIP buatan Italia itu.
Jk mengajak para pemangku kepentingan dalam pembelian helikopter VVIP berkaca berkaca kepada India yang membeli helikopter dari perusahaan AgustaWestland, namun ternyata ada mark up yang terlalu tinggi akibat korupsi.
“Jangan sampai helikopter buangan dari India itu mau dibeli Indonesia. Periksa ulang, karena itu jelas,” pungkas JK.
Seperti diketahui, selain soal efisiensi anggaran, rencana pembelian helikopter AgustaWestland untuk VVIP itu juga dikritik karena TNI AU bukannya memprioritaskan membeli helikopter dengan spesifikasi setara buatan bangsa Indonesia di PTDI.









