Alasan Presiden SBY Batalkan Kunjungan ke Belanda

maiwanews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda.

Alasan pembatalan kunjungan yang mendadak itu adalah  karena di negeri itu kini sedang digelar sidang di pengadilan, yang menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Alasan pembatalan tersebut dijelaskan Presiden SBY dalam jumpa pers di ruang VIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2010 siang.

Menurut Presiden SBY, jika unjuk rasa atau ancaman keselamatan terhadap kunjungan seorang Kepala Negara termasuk Presiden Indonesia ke negara lain, adalah hal biasa, namun bukan sebuah pengadilan.

“Yang saya tidak bisa terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Belanda atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda, dan pada saat itu digelar sebuah pengadilan yang antara lain memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden.

SBY menjelaskan, hari-hari terakhir ini, ada semacam pergerakan di Denhaag yang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan meminta kepada pengadilan untuk menangkap Presiden RI pada saat berkunjung ke Belanda.

Menurut Presiden SBY, organisasi yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS) termasuk di dalam kelompok yang mengajukan tuntutan ini.

Jika kunjungan itu tetap dilakukan, lanjut SBY, justru akan menimbulkan salah persepsi, salah pengertian, dan situasi psikologis yang tidak baik. SBY juga mengkhawatirkan bila kunjungan tetap dilakukan, hubungan baik dengan negeri Belanda yang saat ini akan membawa kemunduran.

“Bagi Indonesia, bagi saya, kalau sampai digelar pengadilan pada saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini,” kata SBY.

Kunjungan ke Belanda pada 5-9 Oktober ini sedianya akan membahas kerjasama Indonesia dengan Belanda dalam banyak bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya.