maiwanews – Anggota Komisi VI Dewa Perwakilan Rakyat (DPR), Muhamad Unais Ali Hisyam dari Fraksi Paratai kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan setuju untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) IPO PT Krakatau Steel (KS).
Menurut Muhammad Unais, pembentukan panitia kerja (Panja) seperti yang diusulkan beberapa anggota Komisi VI lainnya memiliki kelemahan, misalnya akan menemui berbagai kesulitan terutama dalam hal pengadaan data-data investor KS.
Muhamad Unais mempertanyakan kejanggalan dalam penetapan harga yang terlalu murah, terutama dilihat dari lonjakan harga KS yang melesat pada saat perdagangan hari pertama di BEI yang mencapai Rp 1.250 dari Rp 850 harga penawaran perdana.
“Kenapa terjadi seperti itu? Ada upaya menjadikan mesin politik uang. Saya sepakat kalau ini dibongkar, publik berhak tahu dan menerima penjelasan se-transparan mungkin,” kata Unais.
Hal tersebut diungkapkan Muhammad Unais dalam rapat kerja (Raker) yang berlangsung antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Mustafa Abubaka di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 30 November 2010.
Dalam rapat itu, Komisi VI DPR mendesak pemerintah membuka data investor yang memperoleh penjatahan saham perdana PT Krakatau Steel, Tbk. Hal itu dibutuhkan agar seluruh tudingan yang berkembang saat ini, bisa menjadi jelas.
Bahkan, Komisi VI DPR mendesak agar proses privatisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) dihentikan terlebih dahulu sampai masalah IPO KS bisa diselesaikan.
Selama rapat, Mustafa Abubakar menerima kritikan, masukan, dan pertanyaan seputar masalah penawaran saham Krakatau. Demikian banyaknya persoalan yang dibahas, rapat kemudian disepakati dilanjutkan Rabu, 1 Desember pukul 19.30 WIB.
