Program Kemiskinan Pemkab Bojonegoro Disoal DPRD

BOJONEGORO – Upaya Pemkab Bojonegoro menggulirkan program kemiskinan untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat sepanjang tahun 2010, dengan memberikan bantuan jaminan kesehatan msyarakat (jamkesmas) dan asuransi kesehatan bagi masyarakat (askesmas) tidak mampu seperti terbuang percuma.

Terbukti dari dua program tersebut hanya terserap tak lebih dari 40 persen kuota masyarakat miskin (maskin) di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 128.981 rumah tangga miskin (RTM). Rinciannya, sangat miskin 22.756 RTM, miskin 56.456 RTM, dan hampir miskin mencapai 49.769 RTM.

Fenomena tidak maksimalnya program kemiskinan tersebut dibeber anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Nurhadi, Rabu (22/12/2010).

Menurut dia, tidak maksimalnya asupan program tersebut tak lebih karena minimnya sosialisasi program kesehatan gratis ini kepada masyarakat. Dinas Kesehatan dianggap belum melakukan tugasnya secara efektif. Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapat program kesehatan gratis saat berobat tidak tahu.

“Contoh sederhana adalah saat masyarakat miskin pemegang kartu jaskesmas melakukan rawat inap di rumah sakit maupun puskesmas. Karena tidak tahu mereka manut saja ketika diarahkan petugas. Padahal, untuk mendapatkan program ini sudah disiapkan ruang kelas tiga,” ungkap wakil rakyat dari PKNU ini.

Kondisi ini, imbuh dia, jelas sangat berbenturan dengan misi program kesehatan itu sendiri. Artinya, begitu calon penghuni rawat inap menunjukkan kartu jaskesmas petugas rumah sakit tak perlu lagi mengarahkan ke ruang kelas lain.

Berkaitan dengan fakta buram itu, Komisi C mengimbau Pemkab Bojonegoro lebih agresif dengan menggencarkan program tersebut di tahun mendatang. “Karena memang realitanya, mandeknya program ini justeru terletak padafaktor pelayanan yang tidak maksimal,” tandas Nurhadi.

Berdasarkan data yang ada, Pemkab Bojonegoro dalam APBD tahun 2010 ini menganggarkan dana sebesar Rp85,844 miliar untuk program pengentasan kemiskinan.