Empat Pilar Tidak Dijadikan Etika dalam Berpolitik

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam keterpurukan dalam jurang kehancuran sempurna. Negeri ini telah kehilangan keadaban publik. Orientasi bangsa tersandera oleh perselingkuhan negara dan pasar. Fungsi silang negara, pasar, dan warga tidak berjalan seimbang.

Dalam perjalanan sejarah, Bangsa Indonesia kerap melupakan Empat Pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS., dalam Diskusi Pergerakan Amanat Kebangsaan (Gerbang Indonesia) di Rumah PAN (Partai Amanat Nasional) Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan, Kamis, 10 Februari 2011.

Menurut Hamid, Empat Pilar tadi tidak dijadikan etika dalam kehidupan berpolitik. Partai Politik (Parpol) cenderung pragmatis. “Politik cenderung tidak ada visi bagaimana mengaktualisasikan empat pilar menjadi kebijakan yang menjaga keutuhan bangsa,” kata Hamid.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan ruh Soekarno menggali ideologi Pancasila tidak pernah dijadikan acuan kebijakan publik. Padahal Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pernah memberikan pujian terhadap empat pilar bangsa ini, jelas Hamid.

Dia menambahkan, “cukup menggetarkan ketika Obama mengakui Indonesia dengan keberagamannya tidak saja menginspirasi dirinya di masa kecil, namun juga menginspirasi negara lain. Dalam pidatonya secara jelas menggambarkan betapa empat pilar amat penting bagi bangsa ini untuk dijadikan sebagai cakrawala yang mempengaruhi cara berfikir, bertindak, bernalar, dan berperilaku dalam kebijakan publik.”

Namun Hamid menyayangkan kenyataan bahwa kebijakan publik kerap kali melupakan hal tersebut sebagai dasar untuk membangun bangsa, akibatnya negeri kehilangan orientasi. Kini tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah sejauh mana kesanggupan dalam mengelola kebhinekaan. Berbagai tantangan dari hari ke hari semakin berat.