maiwanews – Dalam mengusut kejanggalan pembelian pesawat MA-60 milik Merpati yang jatuh di Kaimana, Papua Barat, DPR akan mengajak mantan wapres Jusuf Kalla (JK) untuk memberikan keterangan dalam Pansus.
“Kalau nanti DPR mengusut pengadaan pesawat Merpati lewat Pansus kami mohon kesediaan beliau (JK) memberikan inspirasi bagi Pansus supaya hal yang selama ini misteri bisa terbongkar,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.
Priyo mengatakan, JK itu sering memberikan kesaksian yang luar biasa pentingnya. Menurut Priyo, dulu JK pernah menolak menyetujui pembelian pesawat buatan Cina itu, dan kemudian diketahui ternyata tidak mendapat sertifikat resmi FAA.
Lebih lanjur Priyo menjelaskan, DPR ingin mendapat laporan lanjutan dari Komisi XI termasuk pertemuan dengan Merpati beberapa hali lalu, termasuk juga akan meminta masukan komisi perdagangan, dan komisi BUMN.
“Ini memang kita cegah, kenapa policy yang pernah dicegah Wapres kita dulu Pak Jusuf Kalla kok tetap dilakukan,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Sebelumnya JK mengatakan, rencana pembelian pesawat MA-60 oleh Merpati itu ditolak olehnya ketika masih menjabat wapres. Alasannya, pesawat itu belum memiliki track record yang memadai karena belum banyak negara yang mengunakannya. Menurutnya, kita jangan jadi objek uji coba produk bangsa lain.
Ketika ditanya siapa yang pihak yang disebut-sebut terlibat dalam pembelian pesawat itu, JK hanya mengatakan, tanyalan Menteri Perdagangan ((Marie Elka Pangestu) siapa yang mendorong-dorong agar pesawat itu dibeli.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini, pesawat jenis itu di seluruh dunia ternata baru berjumlah 35 buah, termasuk 15 buah yang digunakan Merpati. China sendiri yang memproduksinya, hanya menggunakan 6 buah.
Sejumlah pihak menyayangkan, pemerintah tidak menggunakan pesawat sendiri, CN-235 produksi PT DI. Pemerintah dinilai memberi contoh yang tidak baik terkait ajakan penggunaan produksi dalam negeri sendiri.
