Gerindra: Pimpinan KPK Harus Tinggalkan Budaya Tarik Ulur

maiwanews – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid III nampaknya sulit untuk meninggalkan budaya tarik ulur sebagaimana pimpinan KPK periode sebelumnya. Budaya tarik ulur adalah budaya lambat dan mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan dalam penyelidikan atau penyidikan kasus tipikor, padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada sudah cukup kuat.

Dalam kasus cek pelawat misalnya, pimpinan KPK baru menetapkan Miranda S Gultom sebagai tersangka setelah sebelumnya Ketua KPK berkali-kali mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Demikian disampaikan Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Habiburokhman,SH, kepada maiwanews 30 Januari 2012.

“Ada kesan yang kuat bahwa mereka terlebih dahulu melakukan testing the water dengan melempar wacana ke media massa dan menunggu reaksi dari pihak terkait sebelum benar-benar membuat keputusan”, ujar Habib.

Praktek tarik ulur pimpinan KPK juga terjadi dalam kasus Wisma Atlit. Keterangan beberapa saksi penting mengarah pada Anas Urbaningrum dan Angelina Sondaks tidak ditanggapi dengan cepat oleh KPK dengan menetapkan mereka sebagai tersangka.

“Kelambanan KPK dalam menetapkan Anas dan Angie sebagai tersangka menurut kami sangat aneh, sebab disisi lain Ketua KPK sudah mengatakan jika tidak ada yang kebal hukum, termasuk ketua partai politik, sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengatakan bahwa keterangan saksi dalam persidangan adalah alat bukti yang sah”, kata Habib.

Seharusnya sebagai pimpinan institusi penegak hukum, pimpinan KPK tidak beropini sebagaimana layaknya tokoh LSM. Penegak hukum harus “berbicara” dengan menunjukkan keputusan dan kebijakan. Dalam kasus Wisma atlet, bila memang mereka yakin bahwa keterangan saksi di persidangan adalah juga alat bukti, maka seharusnya Anas dan Angie sudah ditetapkan sebagai tersangka.