Makassar – Salah satu isu cukup hangat yang mengemuka dalam Muktamar Nahdatul Ulama ke-32 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan adalah soal khittah NU. Hasyim Muzadi menjadi sasaran kritik tentang manuver politik yang dilakukan Ketua Umum PBNU selama ini, dianggap sebagian kalangan merugikan NU.
Salah seorang ketua PBNU yang juga mencalonkan diri jadi Ketua Umum PBNU, Masdar Faris Mas’udi mengatakan, dalam 10 tahun terakhir NU mulai berpolitik praktis bahkan transaksional. Ke depan, hal ini harus dibenahi secara serius.
Dia mengatakan NU harus kembali ke khittahnya yaitu melayani umat bukan mengejar kekuasaan. “Khittah NU itu kembali ke umat dan melayani umat, bukan matanya hijau ke atas melihat kekuasaan,” katanya.
Hasyim Muzadi pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI 2004 dan pada pemilu presiden 2009, Hasyim juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, JK-Wiranto.
Merasa terus dipojokkan dengan wacana khittah yang dihubungkan dengan aktivitas politik praktisnya, Hasyim Muzadi akhirnya angkat bicara soal wacana khittah. Menurutnya, masalah khittah tidak hanya soal politik semata.
”Melanggar khittah itu nggak hanya rangkap jabatan di partai politik atau soal politik saja. Yang liberal dan ektrim kanan juga bertentangan dengan khittah,” kata Hasyim, menanggapi Masdar yang di lingkungan NU dikenal berpikiran liberal.
Tokoh muda NU yang mencalonan diri sebagai ketua umum NU, Ulil Absar Abdala juga berpikiran liberal, bahkan termasuk anggota Jaringan Islam Liberal.
Hasyim mengatakan selama ini banyak pemikitan liberal dan ekstrem yang sebenarnya juga tidak sesuai khittah. Visi NU dan manhaj perjuangan NU menggunakan garis moderasi, tidak ekstrem keras dan tidak ekstrem lunak. Karena itu, ekstremisasi agama dan liberalisasi pemikiran bertentangan khittah, bahkan keluar dari prinsip-prinsip ajaran NU.
Beberapa kader utama NU selama ini diketahui pernah menduduki posisi politik penting negeri ini seperti Almarhum Abdurrahman Wahid (Gus DUR) pernah jadi Presiden RI dan HM. Yusuf Kalla pernah menjabat sebagai Wakil Presiden.
