Perlu Upaya Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi

maiwanews – Penambahan kuota Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi dirasa tidak perlu, sebelum ada upaya maksimal untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Demikian disampaikan Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Kepada pers di Jakarta, Jum’at 30 Nopember 2012 terkait kelangkaan BBM.

”Kita itu tidak bisa begitu saja melampaui kuota karena semua dana dalam APBN itu sudah teralokasi dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu, maka di dalam APBN kita (akan) ada yang dikurangi”, kata Menko Hatta Rajasa. “Lakukan pengendalian dulu. Nanti kalau tidak cukup, saya tidak setuju kalau kit menjadi kaku (sehingga tidak bisa Pertamina mengambil tindakan). Kita bisa meminta Pertamina untuk mengatasi (hal) itu segera (dengan) tetap menyalurkan (BBM), toh selisih harinya tidak banyak juga prediksi tanggal 22 habis, stok satu minggu kira-kira”, lanjut Menko Hatta.

Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardoyo, menilai persoalan BBM bersubsidi juga muncul karena masih maraknya penyelundupan. BBM bersubsidi masih diselundupkan ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Timor Leste melalui jalur laut dan marak terjadi di wilayah perbatasan.

Padahal ditegaskan Menteri Agus, BBM bersubsidi untuk masyarakat di tanah air berasal dari anggaran negara. Kondisi tersebut menurut Menkeu sangat menyakitkan. Menteri Agus mengungkapkan bahwa ada oknum membeli BBM dalam jumlah besar dengan memanfaatkan bentuk-bentuk kolusi agar bisa mendapatkan jatah untuk kemudian dijual di ata harga subsidi.

Pengamat migas dari Pusat Kajian Strategi untuk Kepentingan Nasional, Dirgo Purbo, butuh langkah serius untuk memperbaiki masalah BBM di tanah air terutama sistem distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, jika pemerintah masih butuh pihak asing untuk membantu mengatasi persoalan penyediaan BBM di tanah air, berbagai kebijakan terkait investasi migas harus segera diperbaiki.

”Terus terang itu menurut saya agak brutal ya. Apakah kita masih menganggap minyak ini strategis atau hanya sebagai komoditi kayak kopi atau batu bara? Kalau di negara-negara lain kecuali Indonesia posisi perusahaan minyak dia akan selalu cooperate. Dia tetap akan bekerjasama dengan Republik Indonesia, tapi intinya jangan mereka juga dibikin tidak pasti”, kata Dirgo Purbo.

Sebelumnya Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan dalam waktu dekat akan mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi ke DPR RI karena diperkirakan BBM bersubsidi akan habis pada tanggal 20 Desember mendatang. Dibutuhkan penambahan kuota sebesar 1,2 juta kilo liter senilai sekitar Rp 6 triliun. Kuota BBM bersubsidi saat ini sebesar 44,04 juta kilo liter menggunakan anggaran sebesar Rp 216,8 triliun. (aso/VoA | Foto: SPBU Pinag Ranti oleh yh/maiwanews)