WALHI Pantau Keadilan Ekologis dan Lingkungan Hidup

maiwanews – Memasuki usia ke-33, kelompok pecinta lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menyatakan tekad untuk melibatkan diri secara aktif dalam memantau kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup.

WALHI yang berulang tahun pada 15 Oktober 2013 lalu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli, terlebih menjelang pemilihan anggota legislatif. Seruan itu disampaikan bersama oleh Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, dan Plt. Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, Jum’at 18 Oktober 2013.

WALHI juga menyatakan akan lebih aktif dalam memastikan agar agenda-agenda keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi perhatian partai politik dan Calon Anggota Legislatif (Caleg). Sebagai bagian dari kontrol publik, WALHI juga akan senantiasa mengawasi pelaksanaan komitmen maupun janji-janji partai politik dan para Caleg.

Publik diharapkan lebih mencermati pertautan politik-ekonomi sumber daya alam yang mengakibatkan dampak negatif dan menyisakan resiko bagi generasi penerus. Dalam pandangan WALHI, perusakan lingkungan terjadi lebih cepat dibanding upaya untuk perlindungan dan pemulihannya. Terjadinya bencana ekologis tidak hanya merugikan negara, tapi juga warga masyarakat. Bencana ekologis juga dikatakan telah menjadi fenomena harian yang tak kunjung terselesaikan.

WALHI menuding hal tersebut akibat dianutnya paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam oleh penyelenggara negara. Bahkan pada dekade terakhir percepatan perusakan lingkungan hidup mengalami peningkatan cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya pertautan politik kekuasaan dan bisnis ekstraktif. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi terkait bisnis ekstraksi sumberdaya alam makin menegaskan pertautan tersebut.

Masyarakat diminta untuk mulai mencermati berbagai agenda partai politik dan calon anggota legislatif, serta lebih kritis terhadap sepak terjang para politisi dan birokrat.

Bangsa Indonesia dikatakan sudah saatnya mengambil peran aktif membersihkan pemerintahan dan parlemen dari perusak lingkungan dan pengeruk sumberdaya alam, yang telah mengakibatkan berbagai penderitaan warga, hanya demi kepentingan pribadi maupun golongannya. (R18/WALHI | Gambar Ilustrasi: Logo WALHI)