maiwanews – Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di kota Sidney Australia mendesak Presiden Joko Widodo mencoret nama menteri jika terkait dengan kasus Hak Azasi Manusia (HAM). Jokowi juga diminta untuk menolak transaksi bagi-bagi jabatan. Jika tidak memiliki keberanian dan konsistensi, maka Jokowi dikatakan akan gagal memenuhi harapan rakyat Indonesia.
Harapan tersebut mengemuka dalam “Pesta Rakyat Indonesia Bersatu” di pelataran terbuka Sydney Town Hall, Australia, Sabtu 25 Oktober. Acara itu diadakan untuk merayakan pelantikan presiden baru RI. Sekitar seratusan WNI di Australia turut hadir dalam acara tersebut.
“Pesta Rakyat Indonesia Bersatu” menghadirkam ragam pertunjukan, diantaranya tarian tradisional, nyanyian lagu kebangsaan, orasi politik, pemotongan tumpeng, dan menyalakan lilin.
Salah seorang WNI, Usman Hamid, dalam kesempatan orasinya menyatakan bahwa isu HAM merupakan salah satu kata kunci tantangan pemerintahan Jokowi-JK. Usman adalah aktivis HAM, saat ini sedang menempuh studi pasca sarjana di Australian National University.
Menurut Usman, pemerintahan Jokowi-JK menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait masalah HAM. Jokowi-JK diharapkan mampu menandingi prestasi pemimpin terdahulu terkait masalah HAM. Usman mengapresiasi pemerintahan era Gus Dur dan Habibie. Meski singkat, di masa pemerintahan mereka para tahanan politik dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, dan pengadilan HAM didirikan.
Dalam pandangan Usman, beberapa posisi menteri harus mendapat perhatian lebih serius karena dianggap vital. Jabatan Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), dinilai posisi krusial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Usman menekankan, persoalan penegakan HAM seperti pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM di Papua masuk dalam visi misi Jokowi-JK. Sementara jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) vital bagi penutasan kasus pembunuhan Munir.
Selain jabatan-jabatan tersebut, Usman mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Agraria juga tidak boleh dijabat oleh orang-orang bermasalah. (m011 | Foto: istimewa)
