maiwanews – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berharap Presiden Jokowi (Joko Widodo) punya solusi atas persoalan guru honorer K2 (Kategori 2) dimana mereka dikabarkan berencana melakukan aksi demo besar-besaran mengepun istana pada Rabu 10 Februari. Presiden diminta bijak dalam mencari jalan keluar untuk mengakhiri permasalahan guru honorer. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris Selasa 2 Februari di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Menurut Fahira, saat ini setidaknya 440 ribu honorer K2 meminta agar diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). “Ini bukan sekedar soal pengakuan, ini lebih ke soal bagaimana negara ini punya nurani dan empati kepada orang-orang yang telah banyak menebar kebaikan kepada negeri ini”, kata Fahira. Fahira juga mengemukakan bahwa perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini tidak lepas dari kontribusi tenaga honorer K2 terutama para guru honorer, mereka layak untuk diangkat menjadi CPNS.
Terkait biaya pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS ada dalam RAPBN 2016, dan telah disetujui oleh DPR, namun saat menjadi APBN, anggaran tersebut tidak tercantum. Itu berarti anggaran tersedia namun diprioritaskan buat keperluan lain. Terkait hal ini presiden diminta untuk memberi penjelasan. Fahira mengakui bahwa pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia melalui jalur pendidikan jauh lebih penting.
Adapun dalam hal regulasi, Fahira mengatakan presiden bisa menerbitkan Perpres, dan Parlemen dalam hal ini DPR dan DPD akan mendukung. “Anggaran pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016”, jelas Fahira. (m011)
