maiwanews – Senator asal Jakarta Fahira Idris dengan tegas menolak wacana pembubaran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI. Wakil Ketua Komite III tersebut dalam suatu kesempatan di Senayan Jakarta Kamis 4 Februari mengatakan pernyataaan Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar patut disayangkan. Muhaimin dikatakan akan mengevaluasi posisi DPD dalam Mukernas PKB pada 5-6 Februari mendatang karena tidak memberikan hasil kerja signifikan bagi negara dan ada wacana untuk dibubarkan.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang ketum partai. Bahkan ada opsi mau dibubarkan. Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945, agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan”, kata Fahira sembari menambahkan pernyataan Muhaimin bahwa hasil kerja DPD tidak signifikan bagi negara, sangat tidak berdasar.
Menurut Fahira, meski kewenangan DPD tidak sebesar DPR, namun dalam kurun waktu satu tahun lebih manfaatnya sudah banyak dirasakan rakyat di daerah. Jika ingin mengevaluasi DPDP, Mukernas PKB disarankan agar sebaiknya juga mengevaluasi keberadaan DPR dan Parpol (Partai Politik). Selama 10 tahun belakangan DPR dan Partai Politik dipersepsikan negatif oleh publik.
Dari berbagai survei, DPR dan Parpol disebut sebagai institusi paling tidak dipercayai publik. Banyak anggota DPR dan anggota Parpol tertangkap KPK. Bahkan sejak reformasi, DPR belum pernah mencapai target prolegnas. Ini karena sistem bikameral belum kuat. DPR tak kunjung menguatkan peran DPD. DPD sebenarnya bisa menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas DPR.
Kewenangan DPD selama ini masih terbatas, sementara lembaga tersebut dimina untuk maksimal. Inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, sistem presidensial, dan sistem otonomi daerah tidak mendapat dukungan DPR.
Berbeda dengan Fahira, Ketua DPD RI Irman Gusman di Senayan Kamis 4 Februari menjelaskan bahwa pernyataan Muhaimin agar dilakukan evaluasi terhadap DPD adalah untuk memperkuat DPD.(m011)
