maiwanews – Thailand sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). RUU tersebut akan diajukan kepada Dewan Legislatif Nasional. Tujuannya mengkriminalisasi pelaku penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
RUU tersebut mengatur sanksi terhadap pelanggar, termasuk diantaranya hukuman penjara maksimal 20 tahun bagi pejabat negara jika melakukan penyiksaan. Selain itu diatur juga hukuman maksimal 30 tahun penjara bagi pejabat negara jika melakukan penyiksaan berakibat luka serius. Sedangkan penjara seumur hidup dijatuhkan jika korban pelanggaran HAM meninggal dunia.
Pertimbangan untuk mengatur persoalan HAM dalam undang-undang menyusul banyaknya kecaman terkait peraturan dan perlindungan hak asasi manusia di Thailand. Salah satunya datang dari sebuah Komite PBB. Disebutkan bahwa banyak kasus penghilangna paksa tidak diadili.
Kelompok Kerja PBB mengenai Penghilangan Paksa atau Sukarela telah mencatat 82 kasus penghilangan paksa di Thailand sejak 1980. (m013/VoA/vm)
